Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru PPKn Tingkat Nasional

Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru PPKn tingkat Nasional di gunakan untuk dasar petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada pemangku pendidikan khususnya bidang PPKn.Anugerah/ penghargaan tersebut diharapkan bisa memberikan semangat serta motivasi untuk semua guru di Indonesia bahwa hidup bernegara tidak terlepas dari tatanan hukum atau konstitusi.
Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru PPKn Tingkat Nasional
Juknis Anugerah Konstitusi 2018
Latar Belakang Anugerah Konstitusi 2018
Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK memiliki kewenangan dan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip good governance lembaga peradilan, agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan nilai-nilai konstitusi yang berkeadilan (constitutional justice) tidak dapat diwujudkan dengan bergantung semata-mata pada lembagalembaga negara, namun juga harus didukung oleh semangat kebangsaan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Terlebih lagi dalam konteks negara demokrasi konstitusional, masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam berpartisipasi dan mengawal penyelenggaraan negara serta pemerintahan agar sesuai dengan prinsipprinsip pemerintahan konstitusional (constitutional government).

Dalam Juknis Anugerah Konstitusi 2018 disebutkan bahwa penegakan hukum dan konstitusi serta penyelenggaraan negara hukum Pancasila yang demokratis mensyaratkan adanya tingkat kesadaran berkonstitusi yang baik dari segenap warga negara. Oleh karenanya, agar warga negara dapat berperan secara optimal, maka setiap warga negara perlu memahami hak-hak konstitusional yang dimilikinya serta upaya yang dapat ditempuh untuk mempertahankannya.

Pasca hadirnya gelombang reformasi, agenda untuk menyebarluaskan pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirasa sangat kurang. Akibatnya, kesadaran warga negara untuk mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin menurun. Munculnya aksi kekerasan dan main hakim sendiri, terjadinya konflik sosial dan politik di tengah-tengah masyarakat, menjadi fenomena yang kerap menghiasi media cetak dan elektronik kita sehari-hari.

Dengan kata lain, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sejatinya harus dijadikan sebagai kerangka dan landasan berpijak bagi setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Dengan berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, berbagai potensi munculnya persoalan kebangsaan akan dapat diminimalisir sedemikian rupa. Hal ini menunjukkan bahwa pancasila menjadi opsi terbaik bagi permasalahan bangsa, namun demikian Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan.

Pancasila harus tetap dijaga menjadi open and living ideology. Untuk itu perlu adanya upaya upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka. Dengan melaksanakan pengamalan Pancasila yang merupakan komponen bangsa maka dipandang penting untuk memperoleh pemahaman mengenai MK, dalam hal ini yang menjasi objek dasar adalah Guru PPKn. Langkah ini dimaksudkan supaya bangsa Indonesia mampu menjadi warga negara berlandaskan hukum ketatanegaraan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru PPKN Tingkat Nasional > Download

Sekian dulu pembahasan Juknis Anugerah Konstitusi 2018. Termakasih telah berkunjung di website sigerguru.com.

0 Response to "Juknis Anugerah Konstitusi 2018 Bagi Guru PPKn Tingkat Nasional"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel